BANJARMASIN – Proyeksi pendapatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun Anggaran 2027 bertambah Rp174,1 miliar dibandingkan usulan awal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dengan penambahan tersebut, nilai pendapatan yang sebelumnya sebesar Rp8,002 triliun meningkat menjadi Rp8,176 triliun. Kenaikan ini disampaikan Ketua TAPD Pemprov Kalsel, H. Muhammad Syarifuddin, dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel di Banjarmasin, Kamis (12/11/2026).
Syarifuddin yang juga menjabat Sekretaris Daerah Kalsel menjelaskan, penambahan tersebut berkaitan dengan komponen pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat tambahan sebesar Rp174.109.260.321, sementara nilai Dana Bagi Hasil (DBH) tercatat sebesar Rp177.193.658.000.
Ia mengatakan, peluang peningkatan pendapatan masih terbuka menjelang akhir 2026. Salah satu yang dinantikan adalah pencairan sisa DBH untuk daerah yang nilainya mencapai lebih dari Rp1 triliun.
“Potensi pendapatan masih bisa bertambah. Apalagi, Banggar juga mengusulkan penggalian potensi tambahan melalui Pendapatan Asli Daerah,” ujar Syarifuddin.
Terkait usulan Banggar agar potensi DBH lebih dari Rp1 triliun tersebut dimasukkan dalam RAPBD 2027, Syarifuddin menjelaskan pencantumannya belum dapat dilakukan sebelum ada kepastian regulasi dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel, Fatkhan, yang turut mendampingi Syarifuddin, menyebut pencantuman nilai DBH harus menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar penyusunan anggaran.
“Besaran DBH belum bisa dicantumkan sebelum PMK terbit. Kami berharap regulasi tersebut keluar pada pertengahan November sehingga nilainya dapat dimasukkan dalam RAPBD,” jelas Fatkhan.
Berdasarkan data TAPD per 12 November 2026, penyusunan RAPBD Kalsel 2027 mengacu pada APBD Perubahan 2026 dan pagu indikatif 2027. Struktur pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sementara itu, APBD Perubahan Kalsel Tahun Anggaran 2026 yang telah disepakati tercatat sebesar Rp10.643.415.571.717 atau sekitar Rp10,64 triliun.
Di sisi pembahasan anggaran, Ketua Banggar DPRD Kalsel, Dr. H. Supian HK, SH, MH, mengatakan rapat pada 12 November difokuskan pada sektor pendapatan. Pembahasan selanjutnya akan beralih ke sektor belanja pada 16 November 2026.
Ia menjelaskan, empat komisi DPRD diberi kesempatan untuk mematangkan usulan program kerja masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Hasil pembahasan tersebut akan menjadi bahan bagi Banggar dalam menelaah dan menentukan alokasi anggaran.
Supian HK berharap kenaikan pendapatan yang telah dibahas dapat terus bertambah sebelum RAPBD 2027 disepakati.(lokalhits)
