BANJARMASIN – Berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Habib Farhan Husien BSA, saat melaksanakan reses masa sidang III tahun 2026 di sejumlah desa di Kabupaten Banjar, pada 4–11 November 2026.
Dalam kegiatan tersebut, ia menerima sejumlah usulan, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan dan drainase, kebutuhan penerangan jalan, hingga pelatihan keterampilan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Salah satu aspirasi disampaikan warga Desa Kelampayan Ilir RT 02, Kecamatan Astambul. Melalui perwakilannya, H. Ahmad, masyarakat meminta perhatian pemerintah terhadap penerangan jalan yang dinilai penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Kebutuhan tersebut juga semakin mendesak menjelang pelaksanaan haul ulama besar di Martapura.
“Kami berharap penerangan jalan ini mendapat perhatian pemerintah, terutama untuk menyambut haul ulama-ulama besar di Martapura,” ujar H. Ahmad.
Selain penerangan, warga mengeluhkan kondisi sejumlah jalan yang berlubang. Mereka juga meminta perbaikan saluran irigasi dan drainase karena ukuran saluran yang tersedia dinilai terlalu kecil. Akibatnya, ketika air pasang, luapan air dapat mencapai badan jalan hingga masuk ke permukiman.
Hamdani, salah seorang perwakilan warga, berharap usulan yang telah disampaikan dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi.
Dari Kelampayan Ilir, kegiatan reses berlanjut ke Desa Indrasari RT 01, Kecamatan Martapura. Di lokasi ini, Habib Farhan bersilaturahmi sekaligus menyerap masukan masyarakat. Ia juga memantau ketersediaan mobil tangki air portabel untuk mendukung kesiapan pelaksanaan haul ulama pada 5 Rajab mendatang.
Penyerapan aspirasi kemudian dilanjutkan di Desa Sungai Kacang RT 05, Kelurahan Sekumpul, Martapura. Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah ibu rumah tangga tersebut, muncul usulan pelatihan keterampilan pengemasan produk kuliner. Program itu diharapkan dapat meningkatkan kemampuan perempuan yang menjalankan usaha UMKM.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Habib Farhan mengatakan setiap aspirasi akan dipelajari terlebih dahulu agar dapat ditindaklanjuti sesuai pembagian kewenangan pemerintah.
Ia menjelaskan, usulan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi akan diteruskan kepada dinas terkait yang menjadi mitra kerja Komisi III DPRD Kalsel. Sementara itu, persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten akan dikoordinasikan dengan anggota DPRD setempat.
“Setiap usulan akan kami pelajari sesuai kewenangannya. Jika menjadi tanggung jawab provinsi, akan kami sampaikan kepada dinas terkait,” jelasnya.
Adapun aspirasi yang berkaitan dengan bidang di luar lingkup Komisi III juga akan diteruskan kepada anggota DPRD Kalsel yang membidangi sektor tersebut agar dapat dikomunikasikan dengan pihak terkait.(lokalhits)
