BANJARBARU – Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Supian HK, menegaskan ketahanan daerah merupakan bagian penting dalam memperkuat pertahanan nasional di tengah perubahan geopolitik dunia dan beragam ancaman nonmiliter.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Sosialisasi Tugas dan Fungsi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) serta Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg) Tahun 2025–2029 di Hotel Grand Maya by Artotel Banjarbaru, Rabu (14/10/2026).
Menurutnya, Kalsel memiliki posisi strategis sebagai lumbung energi, lumbung pangan, sekaligus daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN). Karena itu, penguatan ketahanan daerah menjadi langkah penting untuk menjaga kedaulatan bangsa.
“Pertahanan negara bukan hanya soal alutsista, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, ketahanan energi, pangan, dan kekompakan seluruh elemen daerah,” ujar Supian HK.
Ia juga menilai pemahaman terhadap arah kebijakan pertahanan negara perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan daerah selaras dengan kepentingan strategis nasional.
“Kalsel ini memiliki peran besar sebagai daerah penghasil energi, penguat ketahanan pangan, dan pintu gerbang menuju IKN,” katanya.
Supian HK menambahkan, DPRD Kalsel siap berperan melalui fungsi legislasi dan pengawasan anggaran untuk mendukung penguatan ketahanan daerah.
“DPRD Kalsel siap bersinergi dalam memperkuat kebijakan yang mendukung ketahanan daerah,” tegasnya.
Kegiatan tersebut dipimpin Marsma TNI Agus Wahyudi, Tenaga Ahli Madya Deputi Bidang Geostrategi DPN, dengan menghadirkan pemateri Kolonel Laut (H) Dr. Rudy Hartono.
Sosialisasi diikuti berbagai unsur strategis, mulai dari jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), bupati dan wali kota se-Kalsel, TNI-Polri, akademisi, hingga pimpinan BUMN dan sektor swasta strategis.
Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara serta Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional.
Supian HK berharap keterlibatan berbagai unsur pemerintahan, aparat keamanan, akademisi, dan dunia usaha dapat memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Hari ini seluruh stakeholder hadir. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki satu visi yang sama dalam menjaga NKRI,” pungkasnya.(lokalhits)
