BANJARMASIN – Penanggulangan bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada 2027 terancam minim dana operasional akibat terbatasnya alokasi anggaran murni.
Dari total pagu anggaran yang diperoleh BPBD Kalsel untuk 2027, porsi terbesar dialokasikan untuk belanja gaji pegawai. Alhasil, dana yang tersisa untuk penanganan langsung bencana di lapangan tergolong sangat kecil.
“Untuk 2027 saat ini kami hanya mendapatkan sekitar Rp10 miliar. Sebanyak Rp9 miliar adalah untuk gaji, sehingga untuk tahun depan hanya teralokasi Rp1 miliar untuk penanggulangan karhutla dan banjir,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Ronny Eka Saputra, Rabu (8/10/2026).
Ronny menyebut alokasi Rp1 miliar tersebut belum mencukupi kebutuhan penanganan bencana di lapangan. Karena itu, pihaknya terus berupaya meyakinkan jajaran legislator agar menambah alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana.
“Kami masih berupaya meyakinkan anggota DPRD karena kebutuhan dana untuk penanggulangan karhutla dan banjir tahun depan jauh lebih besar,” tegas Ronny.
BPBD Kalsel kata Ronny, berharap dukungan dari DPRD Kalsel untuk menambah anggaran sehingga penanganan bencana pada 2027 dapat berjalan lebih optimal.(lokalhits)
