BANJARMASIN – Komisi II DPRD Kalsel mendorong Dinas Pariwisata tetap menjalankan program prioritas meski alokasi anggaran 2027 mengalami penyesuaian. Program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat diminta tetap menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran.
Hal itu disampaikan dalam rapat lanjutan pembahasan rancangan anggaran 2027 bersama mitra kerja, Senin (6/10/2026). Rapat dihadiri Dinas Pariwisata Kalsel, Biro Administrasi Pembangunan Setda Kalsel, Bappeda, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi atau Paman Yani, mengatakan penyesuaian kemampuan keuangan daerah berdampak pada alokasi anggaran sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Pariwisata.
Menurut Paman Yani, kondisi tersebut tidak boleh membuat program strategis yang berdampak kepada masyarakat terabaikan. Setiap SKPD diminta menyusun program berdasarkan skala prioritas.
“Kita harus tetap optimis. Program prioritas yang memberi manfaat bagi masyarakat harus tetap menjadi perhatian. Kebutuhan yang penting akan kita perjuangkan dalam pembahasan berikutnya,” ujar Paman Yani.
Komisi II juga mendorong Dinas Pariwisata menggali sumber pendapatan baru untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD. Salah satu langkah yang didorong adalah membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.
Paman Yani mengatakan aset dan potensi pariwisata daerah perlu dikelola secara optimal agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.
“Kita ingin potensi pariwisata dikelola lebih optimal sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat dan kontribusinya terhadap PAD meningkat,” katanya.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemangku kepentingan diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program pariwisata di tengah penyesuaian anggaran.
Pembahasan anggaran 2027 selanjutnya akan dilakukan untuk menyelaraskan kebutuhan program dengan kemampuan keuangan daerah.(lokalhits)
