YOGYAKARTA – Skema pembiayaan dengan bunga 3 persen bagi pelaku usaha super mikro menjadi salah satu perhatian Komisi II DPRD Kalsel saat melakukan studi komparasi ke PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Bank BPD DIY), Senin (28/9/2026).
Skema tersebut dinilai menarik untuk dikaji sebagai salah satu alternatif memperluas akses permodalan bagi pedagang kecil dan pelaku usaha mikro di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengatakan kebutuhan modal pelaku usaha di lapisan bawah tidak selalu dalam jumlah besar.
Karena itu, skema pembiayaan dengan nilai pinjaman yang disesuaikan kebutuhan usaha dinilai penting untuk diperhatikan.
“Kami sangat tertarik tadi dan ingin mendalami pemberian modal skala kecil nanti yang bisa difasilitasi oleh bank dengan suku bunga 3 persen. Skema pembiayaan ini sangat menarik,” ujar Yani.
Menurutnya, pola tersebut dapat menjadi bahan kajian bagi Bank Kalsel untuk melihat kemungkinan pengembangan pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakteristik pedagang kecil dan pelaku usaha mikro.
“Banyak sekali masyarakat kita di lapisan bawah yang memerlukan bantuan modal seperti itu. Yang terpenting adalah masyarakat, khususnya pedagang kecil dan pelaku usaha mikro, dapat terbantu karena kebutuhan permodalan mereka memang skala kecil,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi II DPRD Kalsel yang dipimpin Yani Helmi dan didampingi Sekretaris Bank Kalsel, Firmansyah, diterima Direktur Kepatuhan Bank BPD DIY, Dian Ari Ani, di Ruang Istimewa Bank BPD DIY.
Selain membahas pembiayaan UMKM, pertemuan juga menggali strategi pengelolaan segmentasi kredit, mitigasi risiko kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL), serta tata kelola perbankan daerah.
Dian Ari Ani menjelaskan, Bank BPD DIY memiliki Kredit PEDE atau Pemberdayaan Ekonomi Daerah yang ditujukan bagi pelaku usaha super mikro.
Program yang merupakan inisiasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut menawarkan kredit dengan suku bunga 3 persen.
Menurut Dian, pembiayaan tersebut tidak hanya mengandalkan penyaluran kredit. Penerima juga mendapatkan literasi dan inklusi keuangan serta pendampingan selama memanfaatkan fasilitas pembiayaan.
“Sejak awal ada literasi dan inklusi keuangan, kemudian pendampingan selama mereka menikmati pembiayaan, hingga nantinya mereka siap naik kelas memanfaatkan fasilitas kredit yang lebih besar seperti KUR,” jelasnya.
Pendekatan tersebut dilakukan agar pelaku usaha tidak hanya memperoleh tambahan modal, tetapi juga mendapat pendampingan untuk mengembangkan usaha secara bertahap sebelum mengakses pembiayaan dengan skala lebih besar.
Sementara itu, Yani juga menyoroti pembagian segmen pembiayaan antara bank pembangunan daerah dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
Menurutnya, keberadaan kedua lembaga dapat saling melengkapi dengan menyasar kebutuhan masyarakat sesuai karakteristik usaha dan kemampuan pembiayaan.
Di sisi lain, Sekretaris Bank Kalsel, Firmansyah, mengatakan studi komparasi tersebut memberikan sejumlah masukan yang dapat menjadi bahan pengembangan Bank Kalsel ke depan.
“Beberapa poin penting yang menjadi catatan kami antara lain kolaborasi yang dijalankan Bank BPD DIY, penguatan tata kelola sehingga segmentasi kredit tersalurkan tepat sasaran, serta kemampuan memitigasi risiko NPL dengan baik sehingga penyaluran kredit tetap sehat dan berkualitas,” tutur Firmansyah.
Menurutnya, pengalaman Bank BPD DIY dapat menjadi referensi dalam memperkuat kelembagaan sekaligus meningkatkan kualitas penyaluran kredit Bank Kalsel.
Studi komparasi tersebut selanjutnya menjadi bahan masukan bagi Komisi II DPRD Kalsel dan Bank Kalsel dalam melihat peluang pengembangan pembiayaan UMKM, terutama agar akses modal bagi pelaku usaha kecil semakin terbuka tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kesehatan perbankan.(lokalhits)
