MUARA TEWEH – Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menegaskan perubahan APBD 2026 diarahkan untuk memperkuat program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Shalahuddin saat menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Barito Utara terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang I Tahun 2026 di Gedung DPRD Barito Utara, Senin (14/9/2026).
Menurutnya, penyusunan perubahan APBD mempertimbangkan kondisi riil daerah, kebutuhan prioritas dan mendesak, kebijakan pemerintah, perkembangan inflasi dan harga, serta kemampuan pelaksanaan kegiatan dengan memperhitungkan sisa waktu tahun anggaran.
“Perubahan anggaran harus diarahkan pada program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, khususnya pelayanan dasar, infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, pertanian, pendidikan, kesehatan serta konektivitas antarwilayah,” kata Shalahuddin.
Ia menegaskan pemerintah daerah juga menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran agar setiap perubahan program memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan dapat dilaksanakan secara efektif.
Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, alokasi mandatory spending infrastruktur pelayanan publik mencapai 55,78%, lebih tinggi dari ketentuan minimal 40%. Sementara alokasi kesehatan sebesar 10,16% dan pendidikan 20,01%, sesuai atau di atas ketentuan minimal masing-masing.
Shalahuddin mengatakan pemerataan pembangunan menjadi perhatian dalam pengalokasian belanja modal. Prioritas akan mempertimbangkan tingkat kebutuhan, urgensi, keterisolasian wilayah, jumlah penerima manfaat serta dampak kegiatan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan tidak hanya terpusat pada wilayah tertentu, tetapi juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur di kecamatan dan desa yang masih menghadapi keterbatasan akses,” ujarnya.
Terkait kegiatan tahun jamak, ia mengatakan program tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan strategis yang membutuhkan waktu pelaksanaan lebih dari satu tahun anggaran.
Pemerintah daerah, lanjutnya, akan memastikan kegiatan tahun jamak direncanakan dan dilaksanakan secara cermat, mulai kesiapan teknis, penganggaran, pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan.
Kebutuhan anggaran setiap tahun akan disesuaikan dengan tahapan kegiatan dan kemampuan keuangan daerah sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjaga tanpa mengganggu pembiayaan pelayanan dasar dan program prioritas lainnya.(lokalhits/rls)
