BANJARMASIN – Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Silaturahmi dan Diskusi Reflektif bertajuk “Perempuan dan Media: Merawat Kedaulatan Informasi, Menebar Keadilan” di Banjarmasin, Sabtu (29/8/2026).
Ketua FJPI Kalsel, Hj Sunarti, mengatakan tantangan insan pers semakin besar di tengah derasnya arus informasi dari berbagai platform digital.
Kondisi tersebut menuntut media untuk tetap menjaga kualitas dan etika jurnalistik agar menjadi rujukan informasi yang tepercaya bagi masyarakat.
“Media memiliki kekuatan menentukan suara siapa yang terdengar dan persoalan apa yang menjadi perhatian publik,” tegas Hj Sunarti.
Menurutnya, keadilan dalam pemberitaan bukan sekadar menghadirkan dua pihak, tetapi juga memastikan narasi yang disampaikan tidak memperkuat stigma maupun ketimpangan.
Ia menegaskan, kritik dalam pemberitaan boleh tajam, namun harus tetap berpijak pada fakta.
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Pusat Studi Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan LPPM ULM Banjarmasin, Dr. Hastin Umi Anisah, menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi jurnalis perempuan di tengah era disrupsi informasi.
Menurutnya, jurnalis perempuan perlu memiliki sikap kreatif dan inovatif, sekaligus menguasai kemampuan manajerial agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
“Perempuan harus cerdas dan konsisten meningkatkan keterampilan serta kompetensi jurnalistiknya,” tutur Dr. Hastin.
Ia menilai, jurnalis perempuan memiliki potensi besar untuk terus beradaptasi sekaligus mengambil peran dalam memimpin perubahan di tengah perkembangan industri media.
Sementara itu, Dr. Ratna Sari Dewi menyoroti peran preventif jurnalis dalam mengawal isu-isu lingkungan strategis, termasuk bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang di Kalsel.
Menurutnya, karya jurnalistik harus memiliki nilai pembeda dibandingkan unggahan umum di media sosial.
Pers tidak hanya dituntut menyampaikan informasi setelah suatu peristiwa terjadi, tetapi juga dapat berperan dalam memberikan peringatan kepada pemangku kepentingan.
“Wartawan tidak sekadar memberitakan peristiwa setelah terjadi, tetapi harus mampu memberikan peringatan dini,” jelas Dr. Ratna.
Ia menambahkan, peran preventif dan fungsi kontrol sosial pers tersebut berkaitan erat dengan upaya menjaga kedaulatan informasi.(lokalhits)
