BANJARMASIN – DPRD Kalsel bersama Pemerintah Provinsi Kalsel mulai mematangkan arah kebijakan anggaran 2027.
Pembahasan menekankan pentingnya menyesuaikan belanja dengan kemampuan pendapatan daerah agar anggaran tetap realistis dan terukur.
Pembahasan dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rapat di Gedung H.M. Ismail Abdullah DPRD Kalsel, Senin malam (10/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Banggar dan TAPD membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Selain itu, turut dibahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Ketua DPRD Kalsel Supian HK mengatakan, pembahasan KUA-PPAS 2027 masih berfokus pada penyelarasan antara proyeksi pendapatan dengan kemampuan belanja daerah.
Menurutnya, alokasi belanja harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan serta pagu anggaran yang tersedia.
Namun, penyesuaian masih dapat dilakukan apabila terjadi perubahan proyeksi pendapatan selama proses pembahasan.
“Pendapatan kita sepakati sesuai dengan kemampuan daerah, sementara untuk belanja menyesuaikan dengan pagu yang ada,” ujar Supian HK.
Ia menjelaskan, perubahan pendapatan dari masing-masing perangkat daerah dapat berpengaruh terhadap alokasi belanja.
Jika pendapatan mengalami peningkatan, kondisi tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk menyesuaikan belanja daerah.
“Kalau ada peningkatan pendapatan dari perangkat daerah, tentu bisa menjadi pertimbangan untuk penyesuaian belanja,” jelasnya.
Pembahasan KUA-PPAS 2027 dan KUPA-PPAS 2026 menjadi bagian dari tahapan penyusunan kebijakan anggaran daerah.
Banggar dan TAPD masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah asumsi pendapatan dan kebutuhan belanja.
DPRD Kalsel bersama Pemprov Kalsel berupaya memastikan kebijakan anggaran disusun secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, kebutuhan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.
Hasil pembahasan nantinya diharapkan menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, terukur, dan mampu mendukung program pembangunan prioritas Kalsel.(lokalhits)
