BANJARMASIN – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Ahmad Sarwani, meminta Pemerintah Provinsi segera meningkatkan koordinasi secara intensif dengan PLN menyusul masih terjadinya pemadaman listrik yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah mengenai hasil koordinasi dengan PLN, khususnya terkait kepastian berakhirnya proses pemeliharaan sistem kelistrikan.
“Kami meminta pemerintah melakukan koordinasi secara intens dengan PLN. Sampai sekarang belum ada penjelasan resmi mengenai hasil rapat koordinasi, terutama terkait keberlanjutan proses pemeliharaan yang dilakukan PLN di Kalsel,” ujarnya, Kamis (9/7/2026).
Sarwani mengatakan Komisi III telah memanggil pihak PLN untuk meminta penjelasan. Dalam rapat tersebut, PLN menyampaikan bahwa proses pemeliharaan ditargetkan selesai pada September.
Namun, ia mempertanyakan kepastian target tersebut dan meminta adanya jaminan agar setelah September tidak lagi terjadi pemadaman yang merugikan masyarakat.
“Apakah target September itu benar-benar final? Apa jaminannya setelah September kondisi listrik sudah benar-benar aman bagi masyarakat?” katanya.
Ia menilai pemadaman listrik yang berulang telah menimbulkan berbagai dampak, mulai dari kerusakan peralatan elektronik rumah tangga hingga potensi meningkatnya risiko kebakaran dan gangguan keamanan di lingkungan masyarakat.
Selain itu, kondisi tersebut juga berdampak pada sektor perikanan di kawasan PLTA Riam Kanan. Menurutnya, berkurangnya pengaliran air menyebabkan kadar oksigen menurun sehingga banyak ikan milik para pembudidaya mati.
“Ini menjadi perhatian serius karena ada ratusan pembudidaya ikan yang terdampak. Banyak ikan mati akibat berkurangnya oksigen karena pengaliran air tidak maksimal,” jelasnya.
Ia berharap Pemprov segera mempercepat koordinasi dengan PLN agar proses pemeliharaan dapat dipastikan selesai tepat waktu dan pasokan listrik di Kalsel kembali stabil sehingga tidak terus merugikan masyarakat.(lokalhits)
