TANAH BUMBU – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Yani Helmi, meninjau langsung kesiapan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan dalam mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (19/6/2026).
Kunjungan kerja yang berlangsung di Kecamatan Batulicin itu disambut Kepala KPH Kusan, Raihan, beserta jajaran.
KPH Kusan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas Kehutanan yang bertugas mengelola, menjaga, dan merehabilitasi kawasan hutan di Kabupaten Tanah Bumbu.
Dalam kunjungan tersebut, Muhammad Yani Helmi atau yang akrab disapa Paman Yani menerima paparan mengenai kesiapan penanganan karhutla sekaligus memberikan arahan kepada jajaran KPH Kusan untuk memperkuat upaya pencegahan dan pengawasan kawasan hutan.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan, Paman Yani juga melakukan penanaman pohon bersama jajaran KPH Kusan sebagai simbol dukungan terhadap rehabilitasi dan keberlanjutan kawasan hutan.
Menurut Paman Yani, KPH Kusan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak Dinas Kehutanan Kalsel dalam menjaga dan mengawasi kawasan hutan, khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu.
Ia mengatakan, peninjauan lapangan penting dilakukan karena wilayah tersebut mulai memasuki musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
“Kita ingin mengetahui sejauh mana kesiapan KPH Kusan dalam menjaga dan melindungi kawasan hutan dari ancaman karhutla,” ujarnya.
Paman Yani mengingatkan, musim kemarau tidak hanya meningkatkan potensi karhutla, tetapi juga berpotensi memicu pembalakan liar dan pembakaran lahan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Jangan sampai ketika kebakaran terjadi, penanganannya menjadi lebih sulit akibat kurangnya kesiapsiagaan. Karena itu, langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi II DPRD Kalsel turut meninjau kesiapan sarana dan prasarana KPH Kusan, mulai dari peralatan pemadaman hingga ketersediaan sumber daya manusia di lapangan.
Meski demikian, Paman Yani mengakui upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla masih terkendala keterbatasan anggaran.
Ia berharap kondisi tersebut menjadi perhatian bersama dalam pembahasan anggaran agar perlindungan kawasan hutan dapat berjalan lebih optimal.
“Anggaran yang tersedia saat ini tentu belum sebanding dengan luas kawasan hutan yang harus dijaga. Karena itu, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk penambahan personel polisi kehutanan agar pengawasan kawasan hutan dapat dilakukan secara maksimal,” pungkasnya.(lokalhits)
