BANJARMASIN – DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menyepakati delapan tuntutan yang disampaikan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Kalsel dalam aksi penyampaian aspirasi di halaman DPRD Kalsel, Kamis (18/6/2026).
Aspirasi tersebut akan diteruskan kepada DPR RI serta kementerian dan lembaga terkait sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
Aksi berlangsung tertib dan dilanjutkan dengan audiensi bersama pimpinan DPRD Kalsel. Audiensi diterima langsung oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, didampingi sejumlah anggota dewan untuk mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan perwakilan mahasiswa.
Dalam pertemuan itu, BADKO HMI menyampaikan delapan tuntutan, yakni evaluasi kenaikan harga BBM Pertamax, pengawasan distribusi BBM, penguatan nilai rupiah dan stabilitas ekonomi nasional, evaluasi implementasi Undang-Undang Polri, pengurangan ketergantungan terhadap utang negara, evaluasi kebijakan PPh Pasal 22, audit Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Supian HK menegaskan bahwa DPRD menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bagian dari proses demokrasi yang dijamin peraturan perundang-undangan.
“Kami menerima dan menyepakati substansi delapan tuntutan yang disampaikan BADKO HMI. Aspirasi ini akan kami teruskan kepada DPR RI maupun kementerian dan lembaga terkait agar dapat menjadi perhatian dan bahan tindak lanjut di tingkat pusat,” ujarnya.
Menurut Supian HK, sebagian besar tuntutan yang disampaikan berkaitan dengan kebijakan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan DPR RI.
Karena itu, DPRD Kalsel akan menjalankan fungsi representasi dengan menjembatani serta mengawal aspirasi tersebut melalui jalur kelembagaan yang berlaku.
Selain menerima dokumen tuntutan, DPRD Kalsel juga membuka ruang dialog untuk membahas berbagai isu yang menjadi perhatian mahasiswa.
Audiensi berlangsung konstruktif dengan semangat mencari solusi dan memperkuat komunikasi antara mahasiswa dengan lembaga legislatif.
Melalui audiensi tersebut, DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk menerima, mengawal, dan meneruskan setiap aspirasi masyarakat kepada pihak yang berwenang, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah maupun kepentingan masyarakat secara luas.(lokalhits)
