Komisi II Pastikan Inflasi Kalsel Stabil Pada Ramadan dan Idulfitri

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi saat memimpin kunjungan kerja ke Kabupaten Tanbu dalam rangka memantau stabilitas harga bahan pokok dan pengendalian inflasi pada Ramadan dan Idulfitri 1447 H, Senin (23/2/2026)

TANBU – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga pada Ramadan hingga Idulfitri 1447 H.

Kepastian tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dalam rangka pengendalian inflasi sektor pangan dan perdagangan, Senin (23/2/2026).

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengatakan hasil pemantauan di lapangan menunjukkan inflasi di Kalsel relatif terkendali dan cenderung stabil. Kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu.

“Inflasi tidak terlalu tinggi dan cenderung stabil. Hanya beberapa komoditas seperti cabai dan bawang merah yang mengalami kenaikan, namun masih dalam batas wajar,” ujarnya.

Ia menegaskan, DPRD Kalsel terus mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait menjaga stabilitas harga, khususnya selama Ramadan dan menjelang Idulfitri saat kebutuhan masyarakat meningkat.

“Pengendalian inflasi bukan hanya soal angka, tetapi juga menjaga daya beli dan ketenangan masyarakat dalam menjalankan ibadah. Jangan sampai terjadi lonjakan harga yang memberatkan,” tegasnya.

Selain memantau harga, Komisi II DPRD Kalsel juga tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perdagangan.

Kunjungan ke Tanbu sekaligus menjadi momentum menyerap masukan dari pemerintah kabupaten untuk memperkuat regulasi yang adaptif dan berpihak pada stabilitas ekonomi daerah.

“Kami mendapatkan sejumlah masukan dari kabupaten sebagai bahan penyempurnaan Raperda Penyelenggaraan Perdagangan yang saat ini dalam tahap finalisasi,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H. Jahrian menyoroti pentingnya standarisasi alat ukur dan timbangan melalui sistem tera yang jelas dan terukur.

Menurutnya, tolok ukur yang baku sangat diperlukan agar seluruh alat ukur dalam aktivitas perdagangan benar-benar akurat.

“Jika ukuran dan timbangan bermasalah, tentu bisa merugikan masyarakat maupun negara. Karena itu, pengawasan dan standarisasi tera harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.

Kunjungan tersebut disambut Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanbu, Romatua S. Simanjuntak.

Ia mengapresiasi perhatian dan dukungan DPRD Kalsel dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

“Kami menyambut baik kunjungan ini. Arahan dan dukungan dari Komisi II menjadi motivasi bagi kami dalam menjalankan tugas pengendalian harga dan pengawasan perdagangan,” ungkapnya.(lokalhits)

Penulis Ani
Editor Ani

Artikel Lainnya

Scroll to Top