KOTABARU – Pemangkasan Dana Desa tahun anggaran 2026 yang alokasinya tinggal sekitar sepertiga dari tahun 2025 membawa dampak nyata bagi Pemerintah Desa Baharu Utara dan masyarakatnya.
Kebijakan tersebut bukan sekadar angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), melainkan dirasakan langsung di lapangan.
Kepala Desa Baharu Utara, Zamzanie, mengungkapkan Dana Desa yang sebelumnya pada 2025 mencapai sekitar Rp1 miliar, pada 2026 hanya tersisa sekitar Rp373 juta.
Menurutnya, penurunan drastis ini berdampak pada berbagai sektor pembangunan desa.
“Akibatnya, pembangunan fisik desa melambat dan banyak kegiatan terpaksa ditunda. Program pemberdayaan masyarakat juga ikut terdampak,” ujarnya, Senin (26/1/2026).
Selain itu, pemangkasan Dana Desa juga berimbas pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Jika sebelumnya sebanyak 51 warga Desa Baharu Utara menerima BLT, kini jumlahnya hanya 12 orang.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan karena masih banyak warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan,” ucap Zamzanie.
Ia menambahkan, anggaran untuk Posyandu juga mengalami pemangkasan pada tahun ini, padahal program tersebut merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
“Apa yang terjadi di Desa Baharu Utara ini menggambarkan secara nyata betapa besar dampak Dana Desa ketika alokasinya tinggal sepertiganya,” jelasnya.
Zamzanie berharap ke depan pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah dapat kembali memberikan perhatian terhadap kemajuan desa.
Meski dengan keterbatasan anggaran dan minimnya arahan, ia menegaskan pemerintah desa akan tetap berupaya bekerja maksimal.
“Semoga ke depan, setelah Koperasi Merah Putih berjalan, Dana Desa bisa kembali seperti semula,” harapnya.(lokalhits)
