KOTABARU – Komisi II dan III DPRD Kabupaten Kotabaru menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dampak pengurukan Jembatan Tanjung Lita akibat aktivitas pelabuhan, Senin (25/1/2026).
RDP tersebut mempertemukan perwakilan nelayan dengan pihak perusahaan PT Silo guna membahas keluhan masyarakat pesisir yang terdampak aktivitas pengurukan.
Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Abu Suwandi, SH, mengatakan terdapat beberapa kelompok nelayan yang meminta kompensasi atas dampak yang ditimbulkan dari pengurukan Jembatan Tanjung Lita.
“Dari hasil RDP, pihak perusahaan telah menyampaikan sejumlah program Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah terealisasi dengan tingkat penyerapan hingga 100 persen. Ini kami nilai sangat baik,” ujarnya.
Abu Suwandi berharap aspirasi dan keluhan nelayan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan.
Ia juga menilai PT Silo cukup kooperatif dalam memberikan ruang bagi kelompok nelayan yang belum terakomodir.
“Perusahaan memberikan kesempatan kepada kelompok nelayan yang belum terakomodir untuk mengajukan proposal melalui kepala desa setempat,” tambahnya.
Sementara itu, Head of External, CSR, LA & Corporate Legal PT Silo, Sigit Dwi Haryanto, menjelaskan perusahaan telah melakukan koordinasi sejak awal serta melibatkan kajian sesuai regulasi yang berlaku.
“Kami selalu taat hukum dan seluruh proses sudah kami lalui. Kelompok nelayan yang mengajukan hearing ini hanya sebagian kecil, karena dalam satu desa terdapat beberapa kelompok nelayan,” jelasnya.
Menurutnya, sebanyak 17 orang nelayan kemungkinan belum terakomodir karena keterbatasan kemampuan perusahaan serta penerapan skala prioritas dalam pelaksanaan program CSR.
“Kami memprioritaskan sesuai kemampuan perusahaan terlebih dahulu,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua Nelayan, Ahmad Lamo, menyampaikan dukungannya terhadap keberadaan PT Silo di wilayah tersebut.
“Pada prinsipnya saya sangat mendukung kehadiran PT Silo. Meski saya bukan karyawan, saya merasa bagian dari PT Silo,” ungkapnya.
Ia berharap hasil RDP dapat memberikan kepastian terkait bantuan bagi nelayan, seperti bantuan mesin, pelebaran sungai, serta santunan bagi 17 nelayan yang tidak bekerja di PT Silo.
“Soal nominal, kami tidak meminta. Kami serahkan sepenuhnya kepada pihak perusahaan,” pungkasnya.(lokalhits)
