BANJARMASIN – Musibah banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tidak hanya mengganggu aktivitas dan perekonomian masyarakat, tetapi juga memicu kekhawatiran terhadap ketahanan pangan, terutama di daerah yang terdampak banjir rob dan tingginya curah hujan.
Untuk mengetahui kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi kebutuhan pangan masyarakat terdampak banjir, Komisi II DPRD Kalsel menggelar rapat kerja evaluasi ketahanan pangan bersama mitra kerja terkait.
Rapat berlangsung di Ruang Komisi II Gedung DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat No. 8, Banjarmasin, Rabu (7/1/2026).
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengungkapkan, hasil evaluasi menunjukkan ketersediaan pangan di daerah masih dalam kondisi aman.
Pada sektor pertanian, khususnya tanaman padi, Kalsel saat ini mengalami surplus. Kondisi serupa juga terjadi pada sektor peternakan unggas, terutama ayam.
“Artinya, ketersediaan pangan di pasar cukup aman. Selain itu, atas arahan Gubernur, dinas terkait juga diminta membantu masyarakat terdampak banjir, terutama di wilayah Martapura, Kabupaten Banjar. Kami sebagai anggota dewan juga turut membantu korban banjir,” ujar pria yang akrab disapa Paman Yani.
Terkait penanganan banjir ke depan, politisi Partai Golongan Karya tersebut menyebut pihaknya berencana menggandeng Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III untuk mengevaluasi kondisi sungai dan anak sungai di Kalsel, khususnya Sungai Martapura, agar dapat dilakukan normalisasi.
“Penanganan banjir harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Jika hanya mengandalkan bantuan, masalah banjir tidak akan selesai. Selain reboisasi hutan, sungai juga perlu dinormalisasi, terutama Sungai Martapura,” tegasnya.
Senada, Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H. Jahrian, menambahkan, pihaknya juga menyiapkan langkah antisipatif untuk mencegah gagal panen akibat lahan persawahan yang terendam banjir.
Salah satu gagasan yang akan diusulkan adalah penerapan pola tanam padi terapung dengan memanfaatkan bambu sebagai media tanam.
Menurutnya, bambu akan dirangkai seperti rakit dan diberi tanah sebagai media tanam padi. Selain itu, bambu juga direncanakan ditanam di daerah rawan longsor, seperti di sejumlah titik Jalan Lintas Banjarbaru–Batulicin, karena akarnya mampu mengikat tanah.
“Ke depan, bambu ini bisa dimanfaatkan untuk padi apung. Kalau di Thailand menggunakan busa, kita di Kalsel memanfaatkan bambu,” jelas politisi Partai NasDem tersebut.
Rapat kerja evaluasi ketahanan pangan ini dihadiri mitra kerja dari pemerintah daerah, di antaranya Bappeda, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Perdagangan, serta Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan.(lokalhits)
