JAKARTA – Dalam upaya memperkuat fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran, Komisi I DPRD Kabupaten Kotabaru melaksanakan rangkaian kunjungan kerja ke sejumlah kementerian di Jakarta. Kegiatan ini berlangsung selama lima hari, mulai 6 hingga 10 Januari 2026.
Kunjungan kerja tersebut bertujuan menyelaraskan kebijakan daerah dengan regulasi nasional, sekaligus menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kotabaru.
Ketua Komisi I DPRD Kotabaru, Sandri Alfandi, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar kebijakan yang diterapkan di daerah berjalan searah dengan kebijakan nasional.
“Kami ingin memastikan kebijakan di daerah sejalan dengan kebijakan nasional. Harapannya, hal ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan reformasi birokrasi,” ujar Sandri, Kamis (8/1/2026).
Rangkaian kunjungan kerja diawali dengan pertemuan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu (7/1/2026). Dalam kesempatan tersebut, Komisi I DPRD Kotabaru membahas penataan kelembagaan serta sinkronisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Agenda kemudian berlanjut pada Kamis (8/1/2026) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Di kementerian ini, pembahasan difokuskan pada implementasi reformasi birokrasi nasional di daerah, peningkatan indeks reformasi birokrasi, manajemen kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), serta upaya penyederhanaan birokrasi guna menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
Sebagai penutup rangkaian kunjungan kerja, Komisi I DPRD Kotabaru dijadwalkan menyambangi Kementerian Komunikasi dan Digital pada Jumat (9/1/2026). Transformasi digital menjadi perhatian utama, mengingat kondisi geografis Kotabaru sebagai wilayah kepulauan yang membutuhkan layanan pemerintahan cepat dan merata.
Beberapa isu yang akan dikonsultasikan antara lain penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi aplikasi layanan pemerintah daerah, serta penguatan keamanan data pemerintahan.
“Optimalisasi digitalisasi layanan pemerintahan sangat krusial bagi kami, khususnya di wilayah kepulauan seperti Kotabaru, agar akses pelayanan tetap cepat dan merata,” tambah Sandri.
Melalui rangkaian kunjungan kerja dan sinkronisasi regulasi ini, Komisi I DPRD Kotabaru berharap kapasitas pengawasan legislatif semakin kuat, sehingga mampu mendorong terwujudnya birokrasi daerah yang lebih lincah, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(lokalhits)
