JAKARTA – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong komoditas kelapa genjah agar menjadi salah satu prioritas pengembangan hilirisasi unggulan di daerah.
Komoditas ini dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan petani.
Selain dikenal produktif, kelapa genjah juga memiliki peluang luas untuk dikembangkan menjadi beragam produk turunan, mulai dari minyak kelapa, olahan sabut, hingga produk bernilai ekspor.
Dengan pengelolaan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, komoditas ini diyakini mampu menjadi penopang ekonomi baru di Kalsel.
Dorongan tersebut mengemuka saat Komisi II DPRD Kalsel melakukan konsultasi dengan Ketua Kelompok Tanaman Kelapa dan Aneka Palma Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI. Kegiatan itu berlangsung di Gedung Kementerian Pertanian RI Lantai 4, Jakarta, Senin (22/12/2025).
Rombongan DPRD Kalsel dipimpin Ketua Komisi II, Muhammad Yani Helmi, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H. Muh. Alpiya Rakhman serta jajaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalsel.
Yani Helmi menjelaskan, konsultasi tersebut menjadi langkah awal untuk mengajukan proposal sekaligus memperoleh dukungan pemerintah pusat terkait pengembangan kelapa genjah entog di Kalsel.
Menurutnya, Kementerian Pertanian membuka peluang bagi daerah untuk terlibat dalam program nasional penanaman kelapa genjah.
“Dalam diskusi bersama Ditjen Perkebunan, kami menyampaikan kesiapan dan animo masyarakat Kalsel untuk mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pengembangan kelapa genjah entog. Dari pemerintah pusat disampaikan adanya potensi pengembangan hingga sekitar 25.000 hektare, termasuk konsep hilirisasinya,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kalsel memiliki potensi lahan yang cukup besar untuk mendukung rencana tersebut melalui kerja sama lintas kabupaten dan kota. Sebagai daerah dengan wilayah aliran sungai dan pesisir, Kalsel sejak lama dikenal sebagai sentra kelapa, meski masih didominasi jenis kelapa dalam.
“Untuk tahap awal, Kalsel telah menyiapkan sekitar 200 hektare dari total potensi lahan sekitar 9.000 hektare. Ini menjadi langkah awal agar Kalsel bisa berkontribusi dalam swasembada kelapa nasional sekaligus menjawab tingginya permintaan pasar luar negeri,” katanya.
Senada, Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H. Jahrian menegaskan, pengembangan kelapa genjah entog di Kalsel perlu diprioritaskan.
Ia menyebut, ketersediaan lahan di daerah ini bahkan berpotensi melampaui target pengembangan 25.000 hektare.
“Kami optimistis Kalsel dapat menjadi pintu gerbang budidaya kelapa genjah entog di Indonesia. Kami berharap proposal ini segera mendapat respons dan tindak lanjut dari pemerintah pusat,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan rencana untuk berkoordinasi langsung dengan Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, guna memohon penambahan kuota penanaman kelapa genjah di Kalsel.
Apresiasi pun disampaikan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, atas pencanangan program ketahanan pangan nasional.
“Sebagai daerah, Kalsel siap mengisi dan mendukung penuh program ketahanan pangan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Tanaman Kelapa dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan RI, Dedy Aminata, mengapresiasi inisiatif yang disampaikan Komisi II DPRD Kalsel.
Ia menilai kelapa genjah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah produk perkebunan.
Menurutnya, Ditjen Perkebunan akan terus memantau dan mengupayakan dukungan pengembangan kelapa genjah di Kalsel pada tahun 2026 agar program tersebut berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(lokalhits)
