BANDUNG – Suasana diskusi di ruang pertemuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Barat siang itu tampak serius.
Beberapa anggota Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kalsel mencatat dengan saksama paparan yang disampaikan tuan rumah.
Di antara mereka, Dirham Zain, Ketua Pansus I DPRD Kalsel, terlihat fokus memperhatikan setiap penjelasan mengenai sistem pengelolaan aset daerah yang diterapkan di provinsi tersebut.
Bagi Dirham, kunjungan kerja yang dilakukan Selasa (14/10/2025) itu bukan sekadar agenda formal legislatif.
Di balik kegiatan bertajuk studi komparasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), tersimpan tekad besar untuk memperkuat tata kelola aset di Banua agar lebih tertib, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
“Jawa Barat ini salah satu provinsi yang kita lihat memiliki sistem pengelolaan aset cukup baik dibandingkan dengan daerah lain, termasuk Kalimantan Selatan,” ujar Dirham usai pertemuan.
Ia menilai, banyak pelajaran yang bisa diambil dari sistem pengelolaan aset di Jawa Barat, mulai dari penataan administrasi hingga penguatan sumber daya manusia (SDM).
Menurutnya, keberhasilan tata kelola tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada siapa yang menjalankan sistem tersebut.
“Tadi Pak Aris (Kepala Bidang Pengelolaan BMD BPKAD Jawa Barat-red) menjelaskan beberapa solusi konkret. Bila aset ditangani oleh ‘orang-orang buangan’, maka pasti akan jadi masalah besar,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Pernyataan tersebut menggambarkan pandangan Dirham bahwa SDM adalah kunci utama dalam membangun sistem pengelolaan aset yang kuat.
Aparatur yang profesional, paham aturan, dan memiliki integritas akan membawa perubahan besar dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Senada itu, Aris Dwi Subiantoro, menuturkan pengalaman mereka menunjukkan pentingnya investasi pada SDM.
“Yang paling utama dalam pengelolaan aset adalah SDM. Regulasi yang bagus tidak akan berjalan tanpa aparatur yang kompeten dan punya tanggung jawab moral terhadap aset publik,” jelasnya.
Sekadar diketahui, Kalsel sendiri masih menghadapi sejumlah tantangan dalam hal pengelolaan aset.
Mulai dari penatausahaan dan sertifikasi aset yang belum optimal, hingga persoalan hukum dan sengketa lahan di beberapa wilayah, seperti di Banjarbaru.
Hal ini menunjukkan pengamanan hukum dan pemanfaatan aset harus berjalan beriringan dengan prinsip keadilan bagi masyarakat.
Melalui penyusunan Raperda Pengelolaan BMD, DPRD Kalsel berupaya menghadirkan sistem yang modern, transparan, dan terintegrasi, dengan semangat efisiensi serta keberpihakan pada kepentingan publik.
“Kami ingin menghadirkan regulasi yang realistis, humanis, dan berpihak pada masyarakat, agar aset daerah benar-benar menjadi modal pembangunan, bukan beban keuangan,” pungkas Dirham.(lokalhits)
