BANJARMASIN – Dugaan beredarnya beras oplosan di Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi perhatian serius berbagai pihak.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, M Yani Helmi, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap praktik pengoplosan beras yang selama ini identik terjadi di Pulau Jawa, ternyata juga berpotensi terjadi di Kalsel.
Yani menyebut, masyarakat Kalsel tergolong cerdas dalam membedakan kualitas beras. Namun begitu, pengawasan tetap perlu ditingkatkan, terutama terhadap peredaran beras dalam kemasan yang tidak bisa diperiksa langsung oleh konsumen.
“Kita orang Banjar tahu persis seperti apa beras Banjar. Ketika dimasak, ada tekstur khas yang tak bisa dihilangkan. Kalau sudah dicampur, pasti terasa bedanya,” ujarnya, Selasa (5/8/2025).
Menurutnya, praktik oplosan tidak hanya terjadi di produk beras kemasan yang dijual di ritel modern, tetapi juga berpotensi terjadi di pasar tradisional.
“Kami mendorong agar pemerintah hadir melakukan operasi pasar secara intensif. Terutama melibatkan Satgas Pangan. DPRD Kalsel pun sebelumnya sudah menyuarakan keinginan untuk ikut bergabung dalam Satgas Pangan ini,” jelas Yani.
Ia menambahkan, keterlibatan DPRD sangat penting karena anggota dewan lebih dekat dengan masyarakat di daerah pemilihannya dan bisa merespons lebih cepat terhadap keluhan warga terkait distribusi pangan.
“Kalau kami dilibatkan, informasi dari masyarakat bisa lebih cepat sampai ke Satgas Pangan. Seluruh DPRD Kalsel ada 55 orang yang tersebar di berbagai wilayah. Itu akan memperkuat pengawasan di lapangan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi Kalsel, Ahmad Bagiawan, menyatakan dukungannya atas keinginan DPRD Kalsel untuk terlibat dalam pengawasan pangan bersama Satgas.
“Ini langkah positif. Kalau pengawasan juga melibatkan dewan, tentu akan lebih tajam. Tidak bisa sembarangan lagi barang beredar, apalagi yang menyangkut kebutuhan pokok,” tambahnya.
Ia mengonfirmasi bahwa Disdag telah melaporkan temuan terkait beras kemasan premium yang diduga tidak sesuai standar. Pihak penyalur produk tersebut pun telah diminta menghentikan peredarannya.
“Kami menganalisis dan menyampaikan laporan, namun untuk tindakan lebih lanjut itu ranahnya penegak hukum,” ucapnya.
Kendati demikian, Bagiawan memastikan secara umum kondisi ketersediaan beras di Kalsel masih aman. Ia menyebut provinsi ini mengalami surplus hingga satu juta ton beras.
“Pengaruh dugaan oplosan ini hanya pada konsumen tertentu, khususnya penyuka beras premium. Tapi secara keseluruhan beras kita aman dan cukup untuk kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.(lokalhits)
