BANJARMASIN – Jalan Setia di Kelurahan Pemurus Dalam tampak lebih hidup dari biasanya. Ratusan warga berkumpul untuk mengikuti sosialisasi yang digelar Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Ilham Nor.
Sosialisasi ini membahas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sekaligus mendorong pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Semangat warga tak berhenti di sesi pemaparan. Usai mendengarkan penjelasan, banyak di antara mereka langsung mengantre untuk melakukan aktivasi IKD melalui layanan yang disiapkan Disdukcapil Banjarmasin.
Cuaca sempat tak bersahabat, sehingga proses aktivasi yang awalnya dilakukan di ruang terbuka terpaksa dipindahkan ke rumah salah satu warga. Namun, hal itu tak menyurutkan antusiasme peserta.
Di sela kegiatan, Ilham Nor mengingatkan warga agar mewaspadai penipuan aktivasi IKD yang mengatasnamakan Disdukcapil, terutama melalui pesan singkat, WhatsApp, atau telepon yang meminta data pribadi.
“Jangan pernah berikan data pribadi ke pihak yang mengaku dari Dukcapil lewat pesan atau telepon. Aktivasi IKD hanya bisa dilakukan langsung oleh warga secara mandiri di kantor atau dalam kegiatan resmi seperti ini,” tegas Ilham.
Ilham mengungkapkan, tingkat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kalsel saat ini memang masih tergolong rendah, yaitu baru mencapai sekitar 6 persen. Karena itu, pihaknya akan terus mendorong upaya sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat.
“Kami akan terus gencarkan sosialisasi, termasuk nantinya ke kampus-kampus,” ujar Ilham.
Ia berharap langkah tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penggunaan IKD.
“Kami ingin masyarakat lebih paham manfaat IKD dan tidak mudah terjebak oleh modus penipuan digital yang sekarang marak terjadi,” tambahnya.
Senada dengan itu, Petugas Disdukcapil Banjarmasin, Agus Setiadi, mengatakan aktivasi KTP digital harus dilakukan secara langsung oleh warga dengan mendatangi kantor Disdukcapil, bukan melalui pesan atau telepon.
“Kami sudah menerima banyak laporan dari warga yang dihubungi oleh pihak tidak dikenal. Mereka mengaku dari Dukcapil dan meminta data pribadi,” ujar Agus.
Ia menjelaskan, modus penipuan semacam ini umumnya mengarah pada pencurian data pribadi, bahkan bisa berlanjut ke pencurian data keuangan.
“Untungnya, sebagian besar warga cukup waspada. Mereka tidak langsung memberikan data dan memilih untuk mengonfirmasi terlebih dahulu,” tambahnya.
Dirinya juga menekankan pentingnya konfirmasi ke instansi resmi jika masyarakat menerima pesan atau telepon mencurigakan.
Sementara itu, Lurah Pemurus Dalam, Shelleya Dessesta, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi tersebut. Ia menilai sosialisasi ini sangat bermanfaat karena masih banyak warga yang belum memahami sistem administrasi kependudukan secara digital.
Ia mengungkapkan sebelumnya sempat ada laporan dari warga yang dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai petugas Catatan Sipil.
“Beberapa hari lalu, ada warga kami yang dihubungi oleh pihak yang mengatasnamakan Catatan Sipil dan meminta data pribadi,” kata Shelleya.
Namun setelah dicek, ternyata informasi tersebut tidak benar. “Setelah ditelusuri, itu bukan dari petugas resmi,” ujarnya.
Menurut Shelleya, sosialisasi ini menjadi sarana penting untuk meluruskan informasi yang keliru di masyarakat.
“Sekarang warga jadi tahu, aktivasi IKD itu harus dilakukan sendiri, tidak bisa diwakilkan, apalagi melalui pesan pribadi seperti WhatsApp atau SMS,” tegasnya.(lokalhits)
