BANJARMASIN – Rendahnya capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor, untuk gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satunya melalui Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang digelar pada Senin (7/7/2025) di Pemurus Dalam, Banjarmasin.
Warga tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. Sosialisasi ini juga menghadirkan narasumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Banjarmasin, serta operator IKD yang memandu warga melakukan aktivasi secara langsung.
Ilham Nor mengatakan bahwa tema ini sudah ia angkat berulang kali dalam kegiatan sosialisasi perda (sosper) selama tiga bulan terakhir. Hal ini dilakukan karena berdasarkan laporan LKPj sebelumnya, capaian IKD di Kalsel masih sangat rendah.
“Baru sekitar 5 persen capaian IKD secara keseluruhan. Karena itu kami fokus mensosialisasikan ini agar masyarakat minimal tahu dulu apa itu IKD atau KTP digital,” ujarnya.
Menurutnya, banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya IKD yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat. Maka dari itu, melalui kegiatan ini warga diberi pemahaman sekaligus diajak langsung untuk mengaktivasi aplikasi IKD melalui ponsel mereka.
“Setelah tahu, kita bantu aktivasi. Aplikasi IKD bisa diunduh dan digunakan langsung di Handphone (HP)/Gawai. Harapannya, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, ke depan penggunaan IKD bisa meningkat. Target kami akhir tahun bisa tembus 15 persen,” jelasnya.
Ilham menambahkan, IKD berpotensi menjadi syarat administrasi dalam berbagai layanan publik seperti perbankan, layanan kesehatan, hingga pendidikan. Karena itu, ia menilai penting untuk memperkenalkan dan mendorong pemanfaatannya sejak sekarang.
Ia juga mendorong Disdukcapil agar lebih aktif melakukan pendekatan kepada masyarakat. “Jangan menunggu warga datang ke kantor, kita harus jemput bola. Makanya kami libatkan Disdukcapil dalam setiap sosper, agar warga bisa langsung aktivasi di tempat,” katanya.
Sementara itu, Lurah Pemurus Dalam, Shelleya Dessesta mengatakan keterlibatan anggota dewan dalam memfasilitasi aktivasi IKD di tengah masyarakat sangat bermanfaat dan patut diapresiasi.
“Kami sangat mengapresiasi upaya Pak Ilham Nor yang langsung turun ke lapangan membantu masyarakat mengaktivasi IKD. Ini sangat membantu,” ujar Shelleya.
Ia menyebut IKD masih merupakan hal baru bagi masyarakat umum. “Berbeda dengan ASN yang sudah lebih dulu mendapatkan informasi, warga biasa banyak yang belum tahu,” ujarnya.
Menurut Shelleya, banyak warga yang cenderung malas mengurus dokumen jika tidak dalam kondisi mendesak. Oleh karena itu, ia menilai pentingnya peran aktif Disdukcapil, termasuk melalui media sosial, untuk memperluas jangkauan sosialisasi.
“Remaja usia 17 tahun sudah bisa mengakses IKD. Maka penting untuk mengenalkan manfaatnya sejak dini. Kalau belum diwajibkan, mungkin belum banyak yang tertarik. Tapi kalau sudah jadi syarat utama, pasti akan digunakan,” pungkasnya.(lokalhits)
