BANJARMASIN – Meskipun sempat ditemukan suspek namun hingga kini belum ditemukan kasus positif terpapar MonkeyPox di Kalsel. Meskipun begitu Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalsel tetap siaga dengan strategi dalam pencegahan dan penanggulangannya.
Pernyataan itu disampaikan Kepala UPTD Pelayanan Krisis dan Epidemi Dinkes Kalsel, Sri Wahyuni pada kegiatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dalam Penguatan Kapasitas Komunikasi Risiko di Banjarmasin, Kamis (26/9/2024).
Sri mengatakan dalam kolaborasi dan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan mengenai pencegahan dan penanggulangan MonkeyPox yang ada di Kalsel, Dinkes Kalsel memiliki beberapa strategi untuk pencegahan.
”Alhamdulillah, di Kalsel belum ada yang positif untuk kasus mpox ini,” katanya.
Ia menuturkan untuk langkah-langkah strategis dalam pencegahan dengan melakukan pengecekan didaerah perbatasan seperti di Bandara maupun di Pelabuhan dengan melibatkan peranan Dinkes, Puskesmas, Pustu, Laboraturium dan Komunikasi Resiko.
Peranan Dinkes adalah di bagian surveilens, dimana apabila ada kasus atau informasi yang bergejala di mana saja langsung melaksanakan penyelidikan epidimologi. “Kemudian langsung koordinasi dan pengambilan sampel di regional Kalsel untuk pemeriksaan genom Mpox yang ada di Banjarbaru,”imbuhnya.
Ia menambahkan strategi lainnya dalam pencegahan yaitu dengan memberikan KIE atau Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat, tenaga kesehatan dan kepada juru kunci atau komunitas yang mempunyai faktor resiko yang tinggi tertular Mpox seperti orang yang LSL, pengidap HIV dan orang yang bisa melakukan penyimpangan seksual.
”Jadi melalui KIE dan media massa, bagaimana pencegahan untuk Mpox tersebut, ciri dan gejala serta terapi dan isolasi apabila ada gejala monkeypox tersebut,”ujarnya.
Ia mengaku kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan ini sangat memberikan manfaat terlebih dalam melakukan komunikasi dan koordinasi dengan beberapa lintas sektor yang terkait seperti BKK, Biro Adpim, Biro Kesra, Dinas Peternakan, Dinas Sosial dan PMI.
”Seiringan dengan pertemuan ini, kita melakukan kolaborasi, koordinasi dan memberikan rekomendasi tindak lanjut untuk mencegah bahkan mengendalikan tren tersebut,” tambahnya. (lokalhits/infopublik)
